Editorial

Teruskan Kebijakan Pak Harto di Sektor Pertanian

Mengawali masa pemerintahannya pada tahun 1966, Presiden Soeharto memprioritaskan sektor agraria dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengarah pada revolusi pangan. Hal ini ditempuh karena kemiskinan dan kelangkaan pangan menjadi prahara sekaligus pemantik munculnya konflik dan krisis politik yang melanda Indonesia yang masih belia.

Sejumlah program kerja, seperti intensifikasi massal (Inmas) maupun bimbingan massal (Bimas) pun diterapkan. Tujuannya tak lain, meningkatkan produksi pertanian di tanah air. Bibit unggul padi diberikan, teknologi tanam juga diterapkan. Jika secara tradisional sawah-sawah biasanya hanya menghasilkan satu kali panen dalam setahun, maka setelah revolusi itu diterapkan, panen padi bisa berlangsung dua hingga tiga kali dalam setahun. Soeharto membangun waduk-waduk. Sistem pengairan diperbaiki dengan membuat irigasi ke sawah-sawah, lahan-lahan percontohan pun dibangun, kelompok petani dibentuk di setiap desa untuk mengikuti Inmas dan Bimas dari para penyuluh pertanian.

Puncaknya adalah ketika pada 1984 Indonesia dinyatakan mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan beras atau mencapai swasembada pangan. Organisasi Pangan Dunia (FAO) pun mengakui prestasi ini dan mengundang Soeharto untuk menerima penghargaan berupa medali emas FAO atas keberhasilannya. Pada Juli 1986, Eddouard Saouma, Direktur FAO, menyebut Soeharto sebagai lambang perkembangan pertanian Internasional.

Prestasi itu membalik kenyataan, dari negara agraria yang menjadi pengimpor beras terbesar pada tahun 1966, Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri melalui swasembada beras pada tahun 1984. Pada tahun 1969 Indonesia memproduksi beras sekitar 12,2 juta ton beras. Pada tahun 1984, bisa mencapai 25,8 juta ton beras.

Apa rahasia di balik prestasi ini? Soeharto ternyata menempatkan upaya memenuhi kebutuhan pangan pokok tanpa harus impor, sebagai fokus pembangunan di masa pemerintahannya. Soeharto juga secara konsisten membangun pertanian dalam kurun waktu 15 tahun (1969-1984). Ada tekad yang kuat dari pemerintah untuk berswasembada beras. Tekad tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk pengembangkan kebijakan dan penerapan program yang tepat dan konsisten. Soeharto membangun dan mengembangkan organisasi atau institusi yang bertugas sebagai pelaksana program-program tersebut.Selanjutnya, Pak Harto menyediakan sumber daya manusia dengan menghasilkan sarjana-sarjana pertanian yang diterjunkan untuk melaksanakan dan mendukung program tersebut. Pemerintah juga menyediakan sumber dana yang besar untuk menyukseskan program menuju swasembada pangan. Soeharto pun mampu memobilisasi masyarakat, terutama petani untuk bersama-sama meningkatkan produksi pertanian.

Lalu, apa yang terjadi sekarang? Hampir tidak ada pembangunan waduk-waduk besar, infrastruktur perbenihan, pengamatan, dan pengendalian hama yang intensif dan berkesinambungan. Bangunan kokoh itu bahkan terserak akibat adanya perubahan-perubahan yang terjadi di negeri ini. “Tugas-tugas saya sebagai Menteri Pertanian saat ini hanya menyatukan kembali puing-puing yang berserakan yang telah dibangun Soeharto. Beliau telah meletakkan dasar-dasar pembangunan pertanian yang benar. Banyak program beliau yang bagus dan saya lanjutkan," ujar Menteri Pertanian, Anton Apriantono.

Jawaban jujur ini menyiratkan bahwa sudah selayaknya kita, khususnya pemerintah untuk meneruskan kebijakan Pak Harto, khususnya di sektor pertanian tersebut. Kita tak perlu menutup mata, dialah yang mampu menghantarkan Indonesia mencapai swasembada pangan. Soeharto yang berasal dari keluarga petani memiliki perhatian besar sekaligus memahami bagaimana membangun sektor pertanian.

Memang, tidak ada gading yang tak retak. Kesuksesan Soeharto dalam mewujudkan swasembada pangan memang diiringi dengan berbagai kebijakan di bidang lain yang kontroversial selama ia memegang kursi kepresiden. Namun, kita pun harus secara jujur mengakui bahwa keberhasilannya di sektor pertanian layak dikagumi dan diteladani.