Kawasan Percontohan Budidaya Padi
Kabupaten Sumedang
Meski berada posisi ketiga untuk ketegori kepemilikan luas areal pesawahan, Sumedang berada di peringkat pertama dalam hal produksi padi pada tahun 2006 lalu. Predikat ini mementahkan dominasi kawasan pantura, seperti Indramayu, Subang, Karawang, dan Cirebon dalam produktivitas perberasan di Jawa Barat. Sumedang pun menjelma menjadi kabupaten percontohan yang produktif dalam membudiyakan padi.
Sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, Sumedang sejak lama diandalkan sebagai salah satu kawasan pertanian produktif. Secara administratif kabupaten yang dikenal dengan sebutan Kota Tahu ini berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di sebelah Utara, Kabupaten Garut di sebelah Selatan, Kabupaten Majalengka di sebelah Timur, serta Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang di sebelah Barat.
Saat ini, Sumedang memiliki wilayah seluas 1.522,21 km², terbagi atas 26 wilayah kecamatan dan 277 Desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa. Dari jumlah itu, 50 persen lebih dari penduduk Kabupaten Sumedang berprofesi sebagai petani, dan umumnya adalah petani padi.
Luas areal pesawahan yang dimiliki Sumedang saat ini lebih kurang seluas 33.426 ha atau sama dengan 21,96% dari total luas wilayah yang dimiliki. Luas areal pesawahan ini menempatkan Kabupaten Sumedang pada posisi ketiga bersama Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka, untuk kategori kepemilikan luas areal pesawahan terluas yang ada di Jawa Barat. Setelah Kabupaten Garut dan Cianjur pada posisi kedua, dan kabupaten-kabupaten yang ada di kawasan Pantura (Indramayu, Cirebon, Subang, dan Karawang)) pada posisi pertama.
Namun, luas areal persawahan ternyata bukan jaminan dalam menggenjot produksi padi. Buktinya, walaupun hanya berada posisi ketiga untuk ketegori kepemilikan luas areal pesawahan, namun pada tahun 2006 yang lalu produksi padi Kabupaten Sumedang berada pada tempat pertama di Provinsi Jawa Barat. Prestasi ini menyingkirkan dominasi kabupaten-kabupaten lain yang sebelumnya dikenal sebagai lumbung padi yang ada di kawasan pantura.
Prestasi spektakuler itu diraih, di antaranya karena tanaman padi di kabupaten yang pernah bergabung dengan kesultanan Mataram di era Pemerintahan Depati Rangga Gempol, Depati Rangga Gede, dan Depati Ukur, ini tidak hanya didominasi oleh areal pesawahan saja, tapi juga ditopang oleh areal non sawah. Selain itu pastinya karena perhatian dan dukungan yang sangat besar dari Pemerintah Kabupaten Sumedang di bawah kepemimpinan Don Murdono, terhadap sektor pertanian, khususnya tanaman padi.
Pemda setempat mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk sektor pertanian tanaman pangan, yaitu sebesar Rp. 9,9 miliar pada tahun 2007 lalu. Dukungan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap tanaman padi juga diberikan dalam bentuk program yang konkret dan komprehensif, mulai dari pembangunan dan pengembangan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi JITUT dan JIDES, Pembuatan embung, stimulan rumah pompa dan irigasi, pembuatan rorak, pengadaan pompa dan perlengkapannya.
Berbagai program penyaluran bantuan pun dilakukan, di antaranya bantuan teknologi pengolahan lahan, bibit unggul, serta pupuk. Pemda juga mengadakan bimbingan cara berusaha tani, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), penyedian dan penggunaan air (TGA), hingga proses panen dan pasca panen. Selain itu, sejak tahun 2004 Kabupaten Sumedang telah menyosialisasikan sistem kluster kepada para petani guna mendorong petani berorientasi pada bisnis. Khusus untuk program ini Pemda Sumedang telah menganggarkan dana sebesar Rp 4,9 miliar yang bersumber dari APBD.
Kabupaten Sumedang
Meski berada posisi ketiga untuk ketegori kepemilikan luas areal pesawahan, Sumedang berada di peringkat pertama dalam hal produksi padi pada tahun 2006 lalu. Predikat ini mementahkan dominasi kawasan pantura, seperti Indramayu, Subang, Karawang, dan Cirebon dalam produktivitas perberasan di Jawa Barat. Sumedang pun menjelma menjadi kabupaten percontohan yang produktif dalam membudiyakan padi.
Sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, Sumedang sejak lama diandalkan sebagai salah satu kawasan pertanian produktif. Secara administratif kabupaten yang dikenal dengan sebutan Kota Tahu ini berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di sebelah Utara, Kabupaten Garut di sebelah Selatan, Kabupaten Majalengka di sebelah Timur, serta Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang di sebelah Barat.
Saat ini, Sumedang memiliki wilayah seluas 1.522,21 km², terbagi atas 26 wilayah kecamatan dan 277 Desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa. Dari jumlah itu, 50 persen lebih dari penduduk Kabupaten Sumedang berprofesi sebagai petani, dan umumnya adalah petani padi.
Luas areal pesawahan yang dimiliki Sumedang saat ini lebih kurang seluas 33.426 ha atau sama dengan 21,96% dari total luas wilayah yang dimiliki. Luas areal pesawahan ini menempatkan Kabupaten Sumedang pada posisi ketiga bersama Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka, untuk kategori kepemilikan luas areal pesawahan terluas yang ada di Jawa Barat. Setelah Kabupaten Garut dan Cianjur pada posisi kedua, dan kabupaten-kabupaten yang ada di kawasan Pantura (Indramayu, Cirebon, Subang, dan Karawang)) pada posisi pertama.
Namun, luas areal persawahan ternyata bukan jaminan dalam menggenjot produksi padi. Buktinya, walaupun hanya berada posisi ketiga untuk ketegori kepemilikan luas areal pesawahan, namun pada tahun 2006 yang lalu produksi padi Kabupaten Sumedang berada pada tempat pertama di Provinsi Jawa Barat. Prestasi ini menyingkirkan dominasi kabupaten-kabupaten lain yang sebelumnya dikenal sebagai lumbung padi yang ada di kawasan pantura.
Prestasi spektakuler itu diraih, di antaranya karena tanaman padi di kabupaten yang pernah bergabung dengan kesultanan Mataram di era Pemerintahan Depati Rangga Gempol, Depati Rangga Gede, dan Depati Ukur, ini tidak hanya didominasi oleh areal pesawahan saja, tapi juga ditopang oleh areal non sawah. Selain itu pastinya karena perhatian dan dukungan yang sangat besar dari Pemerintah Kabupaten Sumedang di bawah kepemimpinan Don Murdono, terhadap sektor pertanian, khususnya tanaman padi.
Pemda setempat mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk sektor pertanian tanaman pangan, yaitu sebesar Rp. 9,9 miliar pada tahun 2007 lalu. Dukungan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap tanaman padi juga diberikan dalam bentuk program yang konkret dan komprehensif, mulai dari pembangunan dan pengembangan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi JITUT dan JIDES, Pembuatan embung, stimulan rumah pompa dan irigasi, pembuatan rorak, pengadaan pompa dan perlengkapannya.
Berbagai program penyaluran bantuan pun dilakukan, di antaranya bantuan teknologi pengolahan lahan, bibit unggul, serta pupuk. Pemda juga mengadakan bimbingan cara berusaha tani, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), penyedian dan penggunaan air (TGA), hingga proses panen dan pasca panen. Selain itu, sejak tahun 2004 Kabupaten Sumedang telah menyosialisasikan sistem kluster kepada para petani guna mendorong petani berorientasi pada bisnis. Khusus untuk program ini Pemda Sumedang telah menganggarkan dana sebesar Rp 4,9 miliar yang bersumber dari APBD.
Berbagai keberhasilan pemerintah kabupaten dan masyarakat Sumedang di sektor tanaman padi menjadikan Sumedang sebagai kabupaten percontohan untuk program-program yang terkait dengan Orizzasativa. Salah satunya adalah percontohan Model Usaha Tani Baru, yang berlokasi di lahan persawahan di desa Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang. Model Usaha Tani Baru, atau disebut juga model farm, merupakan usaha tani yang dikelola oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani di atas lahan persawahan seluas 120 hektar yang disertai dengan penerapan menajemen dan teknologi efisien dan ramah lingkungan.
Dalam program ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memberikan pinjaman kepada kelompok tani tersebut berupa pupuk Phonska dan benih padi masing-masing sebanyak 300 kg dan 25 kg per hektar. Pinjaman itu wajib dikembalikan atau dibayarkan setelah panen, sesuai dengan jumlah benih dan pupuk yang dipinjamkan. Pembayaran pinjaman tersebut tidak diserahkan ke pihak provinsi, melainkan digulirkan dan dipakai kembali oleh pengelola untuk musim tanam padi berikutnya. Pembayaran pinjaman itu sendiri bisa berupa gabah atau uang yang dikeluarkan dari hasil panen, sesuai perjanjian dengan pengelola.
Udara nan sejuk, tanah yang subur, dan struktur alam Kabupaten Sumedang yang didominasi oleh kawasan pegunungan dan perbukitan membuat lahan persawahan yang ada di Sumedang menjadi sangat unik dan istimewa dibandingkan dengan areal-areal persawahan yang ada di kabupaten lainnya di Bumi Pasundan. Areal persawahan di Kabupaten Sumedang tidak hanya didominasi oleh lahan datar yang terhampar luas, tapi juga berupa terassiring yang tertata indah mempesona di kaki perbukitan.
Dari kejauhan, tampak panorama alam Sumedang benar-benar menakjubkan, seakan tengah berada di areal persawahan di Pulau Dewata, Bali. Ditambah lagi dengan situs-situs bersejarah yang begitu banyak terdapat di Kabupaten Sumedang, seperti benteng-benteng pertahanan Belanda yang dibangun di era Perang Dunia I, seperti Benteng di Pasirlaja, Pasirkolocer, dan Benteng Darmaga, Benteng Gunung Kunci, situs Gunung Tampomas, situs Gunung Lingga, makam Pahlawan Nasional Tjoet Nyak Dhien, dan Museum Prabu Geusan Ulun si Sumedang yang menyimpan berbagai bukti sejarah kejayaan Kerajaan Sumedang Larang,
Kekayaan Sumedang makin sempurna dengan adanya Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS) Nangorak, yang terletak pada ketinggian 900 meter dari permukaan laut. Letak wilayah, budaya masyarakat, dan stuktur alam yang memukau merupakan alasan yang sangat potensial untuk menjadikan Kabupaten Sumedang sebagai Kabupaten agrowisata atau kabupaten agrobisnis. Apalagi terkait dengan beberapa proyek berskala nasional yang dipastikan berdampak langsung bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sumedang, seperti Pembangunan Waduk Serbaguna Jatigede yang diperkirakan sebagai waduk terbesar di Asia Tenggara, Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Kertajati, dan Bandara Kertajati di Majalengka.
Namun, seiring dengan perjalanan waktu, areal pesawahan Kabupaten Sumedang, terutama yang berada pada posisi strategis dari waktu ke waktu terus mengalami penyusutan yang sangat drastis. Pada tahun 2005, misalnya, luas areal pesawahan di Kabupaten Sumedang seluas 33.460 ha. Pada tahun 2006, areal ini berkurang menjadi 33,426 ha. Begitu juga dari tahun 2006 ke tahun 2007 dipastikan juga menyusut.
Penyusutan itu berakibat langsung pada penurunan produksi padi di Kabupaten Sumedang. Penyusutan areal pesawahan itu disebabkan oleh alih fungsi dari areal pesawahan menjadi kawasan pemukiman, jalan raya, tempat usaha, industri, dan lain sebagainya. Mungkin juga karena keserakahan manusia. MRS
*********************************
WAWANCARA BUPATI SUMEDANG
Dr. H. Don Murdono, SH, M.Si
“Pangan adalah Kunci Sukses”
Sumedang tak hanya dikenal sebagai produsen tahu yang gurih. Sama seperti Cianjur, Sumedang juga punya beras kebanggaan sendiri. Beras Sumedang, namanya. Selama ini, Sumedang memang merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Barat. 21,96% dari total luas Kabupaten Sumedang adalah areal persawahan. Selain itu, dari satu juta lebih penduduk Sumedang, 54% diantaranya adalah petani.
Ketika pertama kali menjabat sebagai Bupati Sumedang, Don Murdono melihat kondisi pertanian pangan, khususnya tanaman padi cukup baik. Karena itu, penggemar motor besar ini bertekad untuk meneruskan, bahkan mengantarkan Sumedang sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat.
Kepeduliannya terhadap pertanian begitu besar. Begitu juga terhadap nasib dan kehidupan para petani di daerahnya. Ia, yang kembali mencalonkan diri menjadi Bupati untuk periode 2008-2013 ini, bertekad untuk melanjutkan keberhasilan Kabupaten Sumedang dalam bidang pertanian padi. Berikut wawancara Mukhri Soni yang diutus oleh Majalah Padi dengan pria rupawan, cerdas, dan murah senyum, ini.
Apa yang Anda lakukan terkait dengan potensi pertanian di Kabupaten Sumedang?
Dengan kondisi ini, yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah memfasilitasi, memotivasi atau mendorong petani agar lebih baik dan lebih produktif lagi dari sebelum-sebelumnya. Artinya kalau selama ini mereka mengasilkan padi hanya 5 ton-6 ton padi per hektar, sekarang bagaimana agar mereka bisa menghasilan 10 ton sampai 15 ton padi per hektar. Kalau yang selama ini mereka panen hanya satu kali atau dua kali dalam satu tahun, sekarang bagaimana mereka bisa panen dua kali sampai tiga kali dalam satu tahun.
Bagaimana caranya?
Dengan cara memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan-kemudahan kepada para petani, di antaranya memberikan bantuan benih unggul, bantuan pupuk, atau paling tidak bagaimana petani bisa membeli pupuk dengan harga yang terjangkau. Khusus untuk pupuk, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melaksanakan suatu program dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar harga pupuk terjangkau oleh para petani.
Sedangkan untuk program penggunaan benih unggul, kami telah memberikan bantuan lebih kurang 15 ton benih unggul dan hasilnya cukup memuaskan. Sekarang sudah banyak petani yang bisa menghasilkan 8 ton sampai 9 ton per hektar, bahkan ada yang mampu menghasilkan sampai dengan 15 ton padi per hektar. Itu bisa dicek, salah satunya adalah di Desa Punasari.
Untuk areal pesawahan lainnya yang hanya bisa panen satu kali dalam setahun, bagaimana?
Untuk areal pesawahan yang hanya bisa panen satu kali dalam satu tahun, biasanya adalah sawah tadah hujan. Untuk areal pewahan semacam ini, kami membuat sumur-sumer artetis, sekaligus memberikan bantuan pompa beserta peralatannya kepada petani, sehingga air bisa dialirkan kea real pesawahan. Untuk itu, petani tidak harus menunggu musim hujan baru turun ke sawah. Dengan adanya sumur tersebut (artetis-red) pada musim kemarau pun petani masih bisa turun ke sawah, sehingga petani bisa panen dua kali, atau juga mungkin tiga kali dalam satu tahun. Selain itu, Pemda juga memberikan bantuan suluh, bimbingan teknis, Alat Mesin Pertanian (Alsintan), dan dukungan lainya kepada petani.
Menurut Anda, apa permasalahan krusial yang dihadapi terkait dengan tanaman padi?
Masalah krusialnya adalah menyusutnya lahan-lahan pesawahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003 ketika pertama kali menjabat sebagai Bupati Sumedang, luas lahan yang dimiliki adalah 33.508 ha. Tahun 2004 menyusut menjadi 33.497 ha. Tahun 2005 menyusut lagi menjadi 33.460 ha. Pada tahun 2006, tinggal 33.426 ha. Tahun 2007 data belum masuk, tapi bisa dipastikan menyusut. Penyusutan itu adalah akibat alih fungsi lahan pesawahan menjadi kawasan industri, perkantoran, jalan, pemukiman, tempat usaha, dan lainnya. Tingkat penyusutan yang paling tinggi terjadi di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Bandung. Penyusutan ini pasti berdampak pada menurunnya produktivitas padi.
Lalu, apa langkah antisipasi yang Anda lakukan?
Pertama, saya sering mengingatkan kepada pihak atau instansi pemberi ijin mendirikan bangunan agar tidak memberikan ijin kepada pihak yang ingin mengalihfungsikan lahan-lahan pertanian menjadi non pertanian. Kedua, pada tahun 2007 yang lalu dalam APBD dianggarkan dana sebanyak Rp 350 juta untuk biaya pencetakan lahan sawah baru dan peningkatan status penggunaan lahan. Ketiga, pendekatan budaya, karena alih fungsi lahan pesawahan juga terkait dengan budaya bangsa Indonesia pada umumnya dalam masalah warisan tanah.
Bagaimana Anda melihat potensi Kabupaten Sumedang di bidang agrowisata?
Melihat ekologi, kondisi, struktur alam, serta letak wilayah, ditambah lagi dengan situs-situs sejarah yang cukup banyak, Kabupaten Sumedang memang sangat potensial untuk dijadikan sebagai Kabupaten Agrowisata. Untuk masalah ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melakukan studi banding untuk menjalin kerjasama dengan Kabupaten Badung (Bali-red) di bidang pariwisata. Pemerintah Kabupaten Sumedang juga melakukan kerjasama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dalam mengembangkan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS) Nangorak, yang dalam waktu dekat akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Jika terpilih lagi menjadi Bupati Sumedang, sektor apa menjadi skala prioritas Anda?
Sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, karena jika masalah pangan ini bisa diatasi dengan baik, maka sektor lain akan dengan mudah untuk digapai. Artinya masalah pangan adalah kunci dari kesuksesan dan kejayaan suatu daerah, juga suatu bangsa. Sebaliknya, ketika orang sudah kesulitan pangan, maka sektor lainnya akan sangat sulit untuk digapai. Bahkan kesulitan pangan bisa menjadi sumber kejahatan di mana pun.
Boks Biodata
Nama: Dr. H. Don Murdono, SH, M.Si Tanggal Lahir: 15 Oktober 1958 Status Perkawinan: Belum Kawin, Riwayat Pendidikan: Starata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang (lulus 1974), Megister (S2) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Satya Gama Jakarta (lulus 2002), Doktor (S3) Program Studi Pemerintahan, Universitas Satya Gama Jakarta (lulus 2007) Riwayat Organisasi: Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Komandan Resimen Mahasiswa Yon 901 UNDIP, Ketua DPC PDI-P Kodya Semarang, Wakil Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, Anggota Kehormatan Lion’s Club Distrik Sumedang, Pelindung Yayasan Pangeran Sumedang, Ketua Dewan Penasehat Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Distrik Sumedang, Ketua Umum Dewan Harian Cabang (DHC) 45 Kab. Sumedang (2004 – Sekarang), Ketua KONI Sumedang (2004 – Sekarang), Pembina Umum Karang Taruna Kab. Sumedang (2005 – Sekarang) Riwayat Pekerjaan: Anggota Komisi III DPR RI (1999-2003), Bupati Sumedang (2003-2008). Tanda Jasa dan Penghargaan: Satya Lencana DHD-45 dari DHD-45 Provinsi Jawa Barat (2004), Tetesan Pangajen Tembang Sunda dari Sek-Da Prov Jawa Barat (2004), Anugerah Kriya Laras Pratama dari Forum Komunikasi LSM Peduli Sumedang (2005), Manggala Karya Kencana dari Presiden RI (2005), Pembina Terbaik P4K Se-Jawa Barat bidang Penuntasan Kemiskinan melalui Program Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil dari Gubernur Jawa Barat (2006), Pembina Terbaik dalam Pengembangan Ternak Sapi Potong dan Ubi Jalar Cilembu dari Gubernur Jawa Barat (2005), Bakti Koperasi dan UKM dari Menteri Koperasi dan UKM (2006), Widiakrama (Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun) dari Mendiknas (2006), Satyalencana Pembangunan dari Presiden RI (2007).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar