Rabu, 26 November 2008

Resonansi


REFORMASI POLA PIKIR
Oleh M. Nur Gaybita

Seluruh umat manusia di dunia ini pasti membutuhkan bahan pangan. Dengan demikian, sudah tentu suatu bangsa dan negara selalu memikirkan, mengatur, dan mengusahakan kecukupan pangan untuk rakyatnya. Sebagai kebutuhan dasar manusia, pangan merupakan kebutuhan sehari-hari yang menempati prioritas yang tinggi.

Dilihat dari beberapa kejaidan di dunia, peran pangan senantiasa tetap strategis, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik yang selalu mewarnai pemerintahan suatu negara. Fakta sejarah menunjukkan runtuhnya suatu negara seringkali disebabkan oleh tidak tersedianya bahan pangan yang cukup terjadinya kelaparan di sana-sini.

Di Indonesia, sejak lama pemerintah menyatakan betapa pentingnya peran pangan dalam kehidupan. Negara ini mempunyai sumber daya alam yang cukup besar. Kekayaan alam ini membentang dari daratan hingga lautan yang begitu luas. Tetapi, sampai kini Indonesia masih terkendala dalam penyediaan pangan. Pertanyaannya, di mana letak kesalahan kita. Apakah pada pola pikir, strategi, kebijakan, regulasi, ataukah pada kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pendekar-pendekar bangsa ini dari dulu hingga sekarang?

Menyediakan kebutuhan pangan untuk masyarakat Indonesia sebenarnya tidaklah sesusah menciptakan teknologi, seperti teknologi informasi, membuat peralatan-peralatan rumah tangga, pertanian, pabrik, perkantoran, kedokteran, alat transportasi, dan alat lain-lainnya. Hanya diperlukan kemauan para pendekar bangsa untuk merubah dan mereformasi pola pikirnya dalam hal cara-cara menggerakkan, membangkitkan, membangun, membina, menyejahterakan, dan melakukan pemerataan keadilan.

Sebagai contoh, program pemberian subsidi untuk pupuk dan subsidi beras pada masyarakat miskin (raskin) yang kini dibagikan dengan pola tebus harga murah dibandingkan harga pasar. Dari dulu hingga sekarang, program ini selalu menimbulkan penyimpangan, kelangkaan, dan masalah sehingga mendatangkan kekecewaan masyarakat penerima. Pupuk subsidi selalu dijual kepada perkebunan atau diselundupkan dengan harga pasar internasional, sehingga ketika diperlukan oleh petani penanam padi sering tidak ada pupuk subsidi. Inilah yang akhirnya menimbulkan gejolak.

Pemerintah sebetulnya dapat memberikan pupuk maupun beras secara cuma-cuma pada masyarakat miskin. Tanpa tebus pun pemerintah tidak akan rugi. Sebab, kedua kegiatan tersebut sudah dianggarkan dalam APBN setiap tahunnya. Hal ini akan menyederhanakan penanganan birokrasi dan memudahkan pengawasan untuk mengetahui bahwa subsidi ini tepat sasaran dan diterima oleh yang berhak. Hanya cara pelaksanaannya yang diperlukan perubahan yang mendasar, agar penerima subsidi tidak perlu lagi merasa kecewa dan tidak menjadi isu politik berkepanjangan.

Selanjutnya, yang juga diperlukan adalah perubahan pola pikir dalam mengatur kebijakan, strategi, regulasi, dan operasional pembangunan yang jelas dan kongkret secara menyeluruh dengan tekad yang kuat serta berani bertindak untuk kepentingan nusa dan bangsa.

Jawaban atas permasalahan ini tergantung pada para pendekar yang memimpin negeri ini. Penduduk yang tinggal di pedesaan cukup besar dan rata-rata kehidupan mereka bergantung dari usaha pertanian. Namun, selama ini perhatian dalam membangun pertanian selalu dalam wacana/ slogan saja. Belum ada yang fokus, berkelanjutan, efisien, punya daya saing, serta punya nilai tambah dan menumbuhkan pemerataan ekonomi.

Untuk menggerakkan pembangunan tersebut diperlukan kemauan para pendekar-pendekar bangsa ini untuk menyusun pola pikir jangka pendek, menengah, dan panjang dengan meletakkan pondasi yang benar sesuai dengan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber teknologi, dan sumber daya permodalan yang dimiliki.

Di sisi lain, langkah ini juga akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan sekaligus akan menghasilkan produksi bahan makanan yang dibutuhkan masyarakat untuk melaksanakan diversifikasi makanan. Jika hal tersebut terjadi tentu dengan sendirinya pendapatan masyarakat pedesaan akan meningkat serta diversifikasi dapat digalakkan karena sudah tersedia bahan makanan yang cukup.

Sebetulnya, masih banyak langkah yang dapat diperbuat pemerintah melalui upaya terpadu untuk memberikan perhatian yang besar dalam usaha membangun pertanian di pedesaan. Dengan kemampuan yang dimiliki, pemerintah sebetulnya dapat memperbesar keberpihakannya terhadap pertanian dan petani kita. Hanya saja, hal ini lagi-lagi terkait dengan kemauan dan pola pikir yang stagnan.

Tidak ada komentar: